Forum Komunikasi untuk BPJS Kesehatan Diresmikan di OKU Timur, Mendobrak Akses Program JKN bagi Masyarakat

Share 2 Care, MARTAPURA - Pencapaian UHC hanyalah titik awal dalam pertarungan yang panjang untuk memastikan semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pihak Pemerintah Kabupaten OKU Timur mengerti akan hal tersebut.

Meskipun mencapai level tertinggi dalam hal partisipasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tantangan sebenarnya datang dari aspek-aspek yang kurang terlihat secara fisik seperti kesadaran peserta, akurasi informasi, serta kelangsungan pelayanan medis.

Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M., menyambut kedatangan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Dwi Asmriyati, S.E., M.M.

Rapat itu melewati batas basa-basi.

Di belakang meja audiensi, terdapat perbincangan seputar langkah-langkah untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial dalam bidang kesehatan lokal dengan mendirikan Forum Komunikasi BPJS Kesehatan.

Forum ini tidak hanya sebuah struktur baru, melainkan juga tempat menguatkan komitmen antar sektoral dari BPJS, pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang terlibat.

Dalam hal ini, Bupati yang bertindak sebagai pemimpin utama memiliki peranan penting untuk menjamin bahwa Program JKN tidak sekadar beroperasi, tetapi juga secara langsung mengatasi keperluan masyarakat.

"Acara ini merupakan wadah yang berharga untuk mengemukakan ide-ide, memecahkan permasalahan, serta merancang skema kolaborasi strategis," ungkap Dwi Asmariyeti dalam paparannya pada hari Selasa (20/05/2025).

Dia juga menggarisbawahi pentingnya meningkatkan perekrutan dan keterlibatan partisipan untuk menjaga status UHC.

Data nasional menyatakan bahwa hingga Mei 2025, partisipasi dalam JKN sudah meningkat menjadi 98,20 persen atau sebanyak 279,8 juta orang.

Di Sumatera Selatan, tingkatnya mencapai 97,84 persen dari seluruh populasi sebanyak 8,8 juta jiwa.

Kabupaten OKU Timur melaporkan angka sebesar 98,23 persen atau 682.527 orang dari total populasi 694.832 jiwa.

Akan tetapi, pencapaian tersebut belum bersifat akhir. Tujuan terkini menurut Peraturan Presiden adalah sebesar 98,6 persen.

"Yang berarti, kita hampir mencapai tujuan tersebut. Namun yang paling utama, partisipasi aktif para peserta masih sekitar 80,04 persen. Inilah hal yang perlu kita dukung bersama," tambahnya.

Kenaikan partisipasi peserta tidak hanya terbatas pada data administratif.

Hal ini berhubungan erat dengan kemampuan rumah sakit dalam mengambil dana kapitasi, melengkapi staf medis, serta memberikan pelayanan yang lebih unggul.

"BPJS Kesehatan menginginkan pada akhirnya semua wilayah, termasuk OKU Timur, dapat mencapai tingkat partisipasi sebesar 100%, dengan tingkat aktivitas di atas 80% serta pelayanan kesehatan dasar yang lebih merata," katanya.

Bupati Enos tidak menolak hambatan yang dihadapinya. Dia menyatakan bahwa proses penyesuaian dan penghematan anggaran sempat berdampak pada kecepatan pembayaran iuran. Meskipun demikian, dia berkomitmen untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik.

Bupati Enos pun mengatakan bahwa dia berkomitmen untuk tetap mensupport program-program kesehatan.

Dia menyatakan bahwa peningkatan efisiensi belanja tidak seharusnya menghalangi penyediaan layanan publik esensial, seperti asuransi kesehatan.

"Kami akan meninjau kembali langkah-langkah penyelesaian pembayaran yang terhenti karena recofusing. Saya telah memerintahkan BPKAD merencanakan kembali anggarannya," jelasnya.

Di samping itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diminta untuk segera mengupdate informasi para peserta, khususnya mereka yang sudah meninggal, sehingga dapat mencegah beban pada sistem akibat adanya data yang tak lagi berlaku.

"Saya pun akan mengharapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dengan cepat menyucikan database partisipan yang telah tidak beraktif lantaran meninggal," tandasnya. Demikian dia menjabarkannya.

Bupati pun menyambungkannya dengan visi nasional tersebut.

Dia mengungkapkan sepenuhnya mendukung Visi Misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dengan fokus khusus pada poin keempat yang menekankan pengembangan Sumber Daya Manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, serta kesetaraan.

"Segalanya berakhir di tangan masyarakat. Kami menginginkan tidak hanya pendaftaran lengkap, tetapi juga mereka sungguh-sungguh menikmati keuntungan dari program ini," demikian penjelasan Pak Enos.

Tindakan OKU Timur ini menggarisbawahi bahwa memelihara UHC tidak hanya terkait dengan pemertahanan angka statistik yang tinggi, melainkan lebih pada pembentukan lingkungan kesehatan yang aktif, fleksibel, dan lestari.

Pesan penting ini menekankan bahwa sinergi antar pihak merupakan faktor utama dalam menghasilkan kesejahteraan yang merata dan adil untuk semua kelompok sosial.

Temukan berita menarik lainnya disini Google News

Ikuti dan berpartisipasi dalam grup WhatsApp tersebut. Tribunsumsel